PELADEN INDONESIA—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan persiapan pelaksanaan rapat kerja lintas sektor yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026. Pemantapan agenda tersebut dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Kamis, 15 Januari 2026.
Rapat diikuti para asisten, tenaga ahli, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian.
Junda Maulana menjelaskan, rapat kerja lintas sektor ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar untuk membahas secara komprehensif tiga bidang strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Ketiga bidang tersebut meliputi politik, keamanan, dan ketertiban; ekonomi, perindustrian, dan pariwisata; serta sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Rapat kerja akan dibagi ke dalam tiga sesi sesuai pembidangan tersebut, dengan penanggung jawab dari para asisten. Masing-masing sesi juga telah ditetapkan OPD yang akan mempresentasikan materi sesuai kewenangan dan isu strategis di bidangnya.
Untuk bidang politik, keamanan, dan ketertiban, pemaparan akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar. Bidang ekonomi, perindustrian, dan pariwisata akan dipresentasikan oleh Kepala Dinas Pertanian Sulbar. Sementara itu, bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar dengan penekanan pada isu-isu strategis yang tengah dihadapi.
Menurut Junda Maulana, penyusunan materi raker harus berbasis data dan indikator, baik makro maupun sektoral. Setiap bidang diminta mengidentifikasi isu strategis, merumuskan permasalahan, menyusun strategi penyelesaian, serta memetakan program yang telah dan belum teranggarkan.
Materi tersebut nantinya akan dipaparkan kepada para bupati dan jajaran pemerintah kabupaten secara virtual. Melalui mekanisme ini, Pemprov Sulbar akan melihat tingkat keselarasan program antara provinsi dan kabupaten, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Ia menegaskan, sinkronisasi program menjadi hal krusial di tengah keterbatasan fiskal daerah. Efektivitas dan efisiensi anggaran harus dikedepankan agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal. Program yang telah dilaksanakan kabupaten tidak perlu lagi dianggarkan provinsi, begitu pula sebaliknya. Bahkan, sejumlah program dapat dibiayai secara bersama untuk mempercepat pencapaian target.
Sebagai contoh, percepatan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan turun satu persen per tahun serta penurunan angka stunting membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemprov Sulbar menargetkan angka stunting turun di bawah 20 persen pada 2026 dan mencapai di bawah 10 persen pada 2029.
Lebih lanjut, Junda Maulana menekankan bahwa rapat kerja lintas sektor ini juga bertujuan menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi antarpemerintah serta antar-OPD, sebagaimana selalu ditekankan oleh Gubernur Sulbar. Setiap OPD diharapkan memahami persoalan pembangunan secara utuh dan berkontribusi aktif dalam penyelesaiannya.
Usai rapat persiapan ini, para asisten bersama tenaga ahli akan melakukan pembahasan lanjutan dengan OPD terkait untuk memfinalisasi materi. Seluruh bahan raker ditargetkan rampung dan dilaporkan pada Senin, sebelum dipresentasikan dalam rapat kerja lintas sektor pada Selasa, 20 Januari 2026. (asr)
