Pembahasan Indikator Kinerja, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Pengukuran Kinerja Lebih Objektif

Pembahasan Indikator Kinerja, Biro Organisasi Setda Sulbar Dorong Pengukuran Kinerja Lebih Objektif

PELADEN INDONESIA – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja melaksanakan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi, Rabu 15 Oktober 2025.

Kegiatan ini sebagai wujud dukungan pelaksanaan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Rapat dibuka Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius mewakili Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar.

Dalam sambutannya, Timothius menyampaikan indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan strategis unit kerja, membantu memastikan akuntabilitas, dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan di masa depan.

‘’Sebenarnya kegiatan ini selama ini sudah kita laksanakan, cuman belum terukur baik ouput maupun outcomenya. Untuk itu, hari ini kami dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja akan menjelaskan lebih spesifik mengenai penetapan kinerja kita kedepannya,’’ jelas Timothius.

Sementara, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Setda Sulbar, Nuzululhiah Thamrin secara gamblang menjelaskan pentingnya penetapan indikator kinerja, salah satunya untuk mengukur kinerja secara objektif, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas perencanaan.

‘’Kita harus memahami, apa itu kinerja. Kinerja adalah apa yang kita keluarkan atau apa yang kita hasilkan dari kegiatan kita. Misalnya, kegiatan kita penyusunan SOP, maka hasil dari kegiatan itu adalah dokumen SOP. Selanjutnya menetukan outcome dari SOP atau manfaat dari dokumen SOP,’’ jelas Nuzululhiah.

Ia menambahkan, indikator kinerja menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk manajemen kinerja yang baik, termasuk untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. (am)

You might also like
BPBD Sulbar dan Basarnas Tingkatkan Koordinasi Teknis Pencarian dan Penyelamatan di Sulawesi Barat

BPBD Sulbar dan Basarnas Tingkatkan Koordinasi Teknis Pencarian dan Penyelamatan di Sulawesi Barat

BPBD Sulbar Rapat Bersama Kominda, Komitmen Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Wilayah

BPBD Sulbar Rapat Bersama Kominda, Komitmen Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Wilayah

Dorong Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Dishub Sulbar Komitmen Terus Perbaiki Layanan

Dorong Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Dishub Sulbar Komitmen Terus Perbaiki Layanan