JAKARTA – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berperan penting bagi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai perimbangan keuangan atas dinamika keuangan negara maka dituntut menjadi institusi unit yang punya intelektual leadership, banyak melakukan data analitik, dan membuat kajian.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara peringatan HUT DJPK Ke-23 yang diselenggarakan di Aula Nagara Dana Rakca, pada Kamis (11/01/2024).
Menurutnya negara akan memiliki pemikiran yang terus berkembang mengenai pola hubungan keuangan pusat dan daerah. DJPK sebagai bagian penting dari institusi yang berperan sebagai perimbang keuangan harus mampu melihat dan menyesuaikan dengan dinamika itu.
“karena satu yang saya harapkan konsistensi money follow function. Ini harus terus diasah dalam dinamika yang semakin banyak,” kata Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa para jajaran Ditjen Perimbangan Keuangan harus terus memegang semboyan Bhineka Tunggal Ika. “Your job adalah mewujudkan kebersamaan Indonesia untuk di semua daerah harus makmur bersama, harus maju secara adil, dan ini harus bisa diatasi sebagian (melalui) oleh transfer ke keuangan yang harus menjawab kemakmuran dan keadilan serta pelayanan dasar yang kualitasnya harus sama,” tandas Menkeu.
Pada HUT DJPK yang ke-23, Menkeu mengajak seluruh jajaran untuk terus membulatkan tekad dan terus melakukan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak. Kerja sama yang dibangun ini menjadi satu keharusan karena mencari solusi bersama jauh lebih efektif untuk membangun Indonesia.
“Selamat bekerja dan jaga integritas. Jaga sikap anda, dan jaga terus pikiran dan hati nurani anda untuk terus terusik supaya terus mencari solusi yang benar untuk kita bisa terus mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan beradab,” pesan Menkeu. (*)
