Inspektorat Daerah Sulbar Hadiri Entry Meeting BPK RI Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah

PELADEN INDONESIA , — Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat, Rabu 29 Oktober 2025.

Kegiatan Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK RI dalam memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa Inspektorat Daerah siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami memandang kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat akan memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, agar pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat semakin transparan dan berintegritas,” ujar M. Natsir.

Sementara itu, perwakilan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja tahun anggaran berjalan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah,”.

Dalam arahannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip efisiensi. Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana evaluasi bersama demi peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” tutur Amujib.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(am)