DKP Sulbar Sinkronkan Program 2026, Budidaya dan Pengawasan Laut Jadi Fokus Strategis
PELADEN INDONESIA —Arah pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Barat mulai dipetakan lebih tajam. Melalui partisipasi dalam Rakortekrenbang Nasional 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar memastikan langkah daerah tetap seirama dengan kebijakan pusat, sekaligus menjawab tantangan riil di lapangan.
Forum yang digelar secara daring itu menjadi ruang sinkronisasi antara target nasional dan kesiapan daerah. Pemerintah pusat menetapkan target ambisius produksi perikanan budidaya secara nasional. Bagi Sulbar, ini bukan sekadar angka, melainkan peluang untuk memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan teknis, daerah diminta menyajikan capaian 2025, target 2026 hingga proyeksi 2027 lengkap dengan dukungan anggaran. Sejumlah indikator menjadi perhatian, mulai dari produksi budidaya, penyediaan sarana-prasarana lintas kabupaten/kota, kepatuhan pelaku usaha, hingga pengawasan penangkapan ikan dalam kewenangan provinsi sampai 12 mil laut.
DKP Sulbar sendiri memetakan rumput laut sebagai komoditas unggulan yang akan terus didorong. Potensi ekspor dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat pesisir dinilai sangat signifikan. Di sektor air tawar, tingginya permintaan bibit nila oleh Unit Perbenihan Rakyat menjadi perhatian tersendiri. Ketersediaan benih unggul dipandang sebagai fondasi menjaga stabilitas produksi.
Namun, tantangan tidak kecil. Cuaca ekstrem memengaruhi aktivitas budidaya, sementara keterbatasan armada patroli menghambat optimalisasi pengawasan laut. Saat ini, hanya dua kapal patroli yang dimiliki dan kondisinya belum sepenuhnya prima. Di sisi lain, praktik penggunaan bahan berbahaya seperti formalin oleh oknum tertentu masih ditemukan, sehingga pengawasan perlu diperkuat.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan pentingnya dukungan anggaran pusat, termasuk untuk pembenahan kapal patroli. Ia juga menyoroti posisi strategis Sulbar sebagai wilayah penyangga IKN, yang membuat sektor kelautan dan perikanan harus dikelola lebih serius sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Hasil Rakortekrenbang ini akan dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar perumusan kebijakan tahun mendatang. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sulbar diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor bahari sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya. (am)
