PELADEN INDONESIA — Kasus hilangnya Dana Desa (DD) Tahap I di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang sempat membuat penyaluran dana lanjutan berada di ujung tanduk, akhirnya menemui titik terang. Setelah pihak keluarga tersangka mengembalikan seluruh dana yang raib, Dana Desa Tahap II Tahun 2025 pun dapat disalurkan, sebelum penutupan sistem. Persoalan ini mencuat […]
PELADEN INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi teken nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulbar tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Kesepakatan ini jadi langkah baru dalam penegakan hukum di Sulbar, terutama terkait hukuman alternatif tanpa penjara. Skema ini sesuai pengaturan dalam KUHP baru, tepatnya Pasal 65 yang memasukkan kerja sosial […]
PELADEN INDONESIA , – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan Penilaian Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) di Hypermart Mamuju pada Rabu, 3 Desember 2025. Penilaian ini bertujuan memastikan seluruh produk pangan segar asal tumbuhan yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan higienitas sesuai regulasi nasional. Tim penilai Distapang […]
PELADEN INDONESIA — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat hadir sebagai narasumber dalam program podcast LPP RRI Mamuju dengan tema “Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Menghadapi Tantangan IRET”. Kesbangpol Sulbar diwakili oleh Rakhmat, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional, yang memaparkan urgensi penguatan wawasan kebangsaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman […]
PELADEN INDONESIA – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan untuk membahas sejumlah agenda terkait kondisi kehutanan di Sulbar. Sekda Junda Maulana menjelaskan, pertemuan tersebut penting karena sekitar 60 persen wilayah Sulbar merupakan kawasan hutan. “Di satu sisi kita menjaga hutan, kita punya potensi tambang, potensi mineral […]
PELADEN INDONESIA — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 20 November 2025. Usai rapat, Sekda Junda Maulana menjelaskan bahwa […]
PELADEN INDONESIA – Tim Kuasa Hukum Polda Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin oleh Kabidkum Kombes Pol Hadi Winarno bersama Ipda Ilham Eka Daharmawan dan Aipda Andi Fadli berhasil memenangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Perkara dengan nomor 36/G/2025/PTUN.Mks ini terkait gugatan yang diajukan oleh A. Karim Rudda, mantan anggota Polri yang sebelumnya […]
PELADEN INDONESIA – Plt. Karo Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat Murdanil, menghadiri Rapat Penyelesaian dan Pembahasan Kebijakan Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri di Hotel Habitare, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, […]
PELADEN INDONSIA, — Tim Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Direktorat Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring Hasil Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Tarailu ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam membangun budaya antikorupsi hingga […]
PELADEN INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu serta Ketua Komisi I DPRD, melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membahas tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 tentang batas daerah antara Kabupaten […]
