MAMUJU –Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulbar, di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (20/06/2024).
Rakor bertujuan mendorong terwujudnya ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menjelaskan, berdirinya sebuah daerah sebagai daerah otonom agar dapat mandiri dari sisi keuangan, namun Sulbar dengan usai 20 tahun, 77 persen masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga perlu merenungkan bahwa yang dikhtiarkan 20 tahun lalu masih sangat jauh dengan kondisi saat ini.
Untuk itu melalui Rakor telah melibatkan TPAKD, OJK, LPS, dan pihak terkait lainnya yang diharapkan dapat mendukung melalui otoritas dan jejaring untuk membantu percepatan membangun di daerah.
“Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar tidak cukup 15 Triliun maka jalan satu satunya harus medapatkan dukungan KUR,” ucap Bahtiar.
Saat ini, dari 3,3 triliun KUR di Sulbar baru terserap 900 miliar. Artinya tersisa 2 triliun lebih dapat dimanfaatkan. Peluang inilah yang akan dijalankan untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Sulbar.
“Salah satunya itu bisa kita kembangkan pisang Cavendish,” kata Bahtiar.
Bahkan Bahtiar akan mengajukan penambahan kuota KUR 4 Triliun di Sulbar dan masyarakat dapat mengakses melalui tiga perbankan, yakni BSI, BRI, BNI, MANDIRI, BANK Sulselbar. (Rls/am)
