MAMUJU –Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim turut angkat bicara terkait APBD yang belum lama ini disahkan antara DPRD Sulbar dengan Pemprov Sulbar. Menurutnya pengetatan belanja dalam APBD 2024 menunjukkan perekonomian nasional saat ini belum pulih.
Sehingga Abdul Rahim mengajak masyarakat agar bersama sama memaklumi solusi yang ditempuh Pemprov dan DPRD dalam memilah program yang akan dijalankan 2024 mendatang.
“Tidak semua aspirasi bisa kita laksanakan, kami sendiri DPRD tak bisa berbuat banyak karena posisi anggaran kita, ruang fiskal kita kecil dibandingkan kebutuhan dalam mengakomodir pembangunan di daerah,” terang Rahim, Jumat (01/12/2023)
Rahim menjelaskan, Sulbar masih sangat bergantung pada APBN, disisi lain transfer ke daerah (TKD) yang menyokong APBD se Sulbar juga sangat berkurang kisara Rp400 miliar.
“Kondisi keuangan daerah dalam keadaan sulit. Kita tahu ekonomi nasional belum pulih dan juga menghadapi dampak global. Termasuk juga kita hadapi momentum politik yang juga meguras anggaran tidak sedikit,” ungkapnya.
Hal lain yang juga menjadi beban kedepan adalah utang yang harus diselesaikan. Seperti lahan bandara yang bertahun-tahun belum dibayar.
“Inilah yang harus dimaklumi semua, dan APBD yang dihasilkan inilah terbaik untuk masyarakat Sulbar,” tutup Rahim. (am)
