MAMUJU –Digitalisasi Pemerintahan yang dimotori PJ Gubernur Prof Zudan berbasis aplikasi Srikandi di Lingkup Birokrasi Pemprov Sulbar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kali ini penghargaan datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diberikan kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Penghargaan ini dilandasi atas peran PJ Gubernur Sulbar dalam memberikan dukungan penuh dan pengaruh yang besar terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan SRIKANDI.
Olehnya, ANRI mengundang PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara penganugerahan penghargaan pada 6 September 2023 di The Sunan Hotel Surakarta dan akan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai
daerah percontohan penerapan aplikasi SRIKANDI kepada pemerintah daerah lain di
Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Adapun salah satu indikator penilaian dilihat dari jumlah OPD yang menggunakan dan jumlah surat masuk dan keluar, dan jumlah disposisi, menggunakan Srikandi. Untuk Pemprov Sulbar sebanyak 22.471 surat masuk dan 22.842 surat keluar.
Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga hadir menjadi pembicara pada Workshop Penerapan Aplikasi Srikandi dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan Daerah
Dihadapan 1.500 pengelola arsip daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se- Indonesia, Pj Gub Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh memaparkan keberhasilan Pemprov Sulbar dalam transformasi digital melalui aplikasi Srikandi.
Sestama BNPP ini menjelaskan pelayanan publik di Sulbar banyak terhambat akibat jarak jauh. Akibatnya, ketika melakukan perjalanan dinas itu memerlukan waktu 3-4 hari. Olehnya, Ia mulai bergerak meletakkan birokrasi modern dengan mengimplementasikan Srikandi.
“Sejak Mei ditugaskan menjadi Pj Gubernur Sulbar, saya mengajak seluruh dinas untuk pindah bertransformasi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma birokrasi baru. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu,” kata Zudan.
Saat ini tanda tangan elektronik terus bergerak ke seluruh kabupaten dengan menyurat ke para Bupati untuk menerapkan aplikasi Srikandi.
“Melalui tandatangan elektronik ini bisa hemat, dari kertas kalau sudah sampai desa tidak perlu lagi bangun depo arsip semua arsip bisa masuk ke hardisk, tracking mudah sekali,”ujarnya.
Tiga bulan menjabat di Sulbar, telah memproses sebanyak 34 ribu surat di proses , dari seluruh provinsi Sulbar berada di posisi tiga terbanyak dan dari 450 Kementrian lembaga berada di posisi 43.
“Dengan Srikandi saya bisa memonitor seluruh surat , ini ciri birokrasi modern tracking dan tracing dokumen mudah dilakukan, dan bisa kelihatan pejabat yang belum membuka,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika masih terdapat Pemda yang belum menerapkan masih hidup di masa lalu, sehingga Ia mengajak untuk menerapkan, dan ini sebagai bagian dari birokrasi modern.
“Melihat perkembangan dari tata kelola pemerintahan kita salah satu penyebab karena dokumentasi kita sulit dilacak, apalagi yang bergerak di kearsipan,”pungkas Sestama BNPP ini. (adv/**)
