Hitung Biaya Kebutuhan Proyek Lebih Cepat Lewat Aplikasi SIREKANAN GEDUNG

PELADEN INDONESIA  –Urusan rekomendasi biaya gedung negara yang biasanya berbelit kini dipangkas habis. Dinas PUPR Sulbar menghadirkan inovasi digital “SIREKANAN GEDUNG” sebagai solusi efisiensi, transparansi, dan percepatan tata kelola aset pemerintah.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan, ST., MM, menegaskan bahwa aplikasi ini bukan hanya alat bantu administratif, melainkan sebuah lompatan inovasi yang mendukung tata kelola aset pemerintah.

“SIREKANAN GEDUNG adalah jawaban atas tantangan birokrasi yang selama ini lamban. Aplikasi ini akan mempercepat perencanaan, memudahkan evaluasi, dan menghasilkan data yang lebih presisi. Ini tentu sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Surya.

Sementara itu, Habibi Akbar, S.AP., ST. selaku inovator menekankan bahwa aplikasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Selama ini proses rekomendasi analisis biaya bangunan gedung negara memakan waktu lama karena harus melalui tahapan manual. Dengan SIREKANAN GEDUNG, proses itu bisa dipangkas lebih cepat, transparan, dan hasilnya terukur. Harapan kami, inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung efisiensi pembangunan gedung pemerintah,” jelas Habibi.

Penting dicatat, terobosan ini juga senapas dengan arah kebijakan nasional di bidang pembangunan gedung. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diperkuat oleh PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, pemerintah pusat menekankan pentingnya penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi. Inovasi digital seperti SIREKANAN GEDUNG menjadi jawaban nyata daerah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut di lapangan.

Selain itu, tren nasional menuju digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi fondasi penting bagi lahirnya aplikasi ini. Digitalisasi pengelolaan aset dan bangunan gedung, seperti yang dilakukan PUPR Sulbar, mencerminkan semangat inovasi kekinian yang mengedepankan kecepatan layanan, akuntabilitas, dan transparansi di era transformasi digital.

Lebih lanjut, Kepala Dinas PUPR Sulbar menegaskan bahwa pihaknya tidak berhenti pada SIREKANAN GEDUNG semata. Melalui berbagai forum pengembangan kapasitas, termasuk Diklat Kepemimpinan Pengawas BPSDM Sulbar, diharapkan akan terus lahir inovasi-inovasi baru yang mampu memperkuat sektor konstruksi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Tanah Mandar.

Dengan hadirnya SIREKANAN GEDUNG, Sulawesi Barat menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman, memadukan regulasi nasional dengan inovasi lokal, demi terciptanya tata kelola bangunan gedung yang efektif, efisien, dan selaras dengan perkembangan teknologi modern. (am)